Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

Islam Menentang Ketimpangan Ekonomi

Meskipun menurut data Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Indonesia menurun, namun dari data yang sama tercermin bahwa jurang ketimpangan juga makin lebar. Kenyataan yang terjadi adalah orang kaya makin kaya sedangkan orang miskin makin miskin. Ada distribusi kekayaan yang tidak merata, ada sebagian besar harta yang hanya dikuasai sebagian kecil orang.


Islam sangat menentang situasi semacam ini. Distribusi ekonomi yang lebih merata—bukan kekayaan yang sama—adalah salah satu cita-cita ekonomi Islam. Ketidaksesuaian antara cita-cita dan harapan ini menunjukkan adanya nilai-nilai Islam yang kurang kita terapkan.

Karenanya dibutuhkan penanaman nilai-nilai ekonomi Islam dalam tiap diri muslim. Dalam usaha itu, aspek-aspek seperti wawasan ekonomi, pemahaman mengenai prinsip kepemilikan, dan cara pandang mengenai kekayaan harus diluruskan.

Di Indonesia, menurut data Global Wealth Report yang dilansir Credit Sussie terdapat 104 ribu orang kategori kaya, dan jumlah tersebut diperkirakan naik 99 persen hingga menjadi 207 ribu orang kaya. Indonesia juga diperkirakan menjadi satu dari lima negara dengan laju pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia bersama Brazil, Rusia, Malaysia, dan Polandia. Global Wealth juga menyatakan bahwa selama satu tahun terakhir, jumlah orang kaya di Indonesia dengan nilai harta di atas 30 juta dolar AS telah meningkat 4,7 persen menjadi 785 orang.

Dari jumlah itu, miliarder yang memiliki kekayaan minimal 2 miliar dolar AS tercatat berjumlah 25 orang, sementara kalangan sangat kaya dengan harta minimal 30 hingga 49 juta dolar AS berjumlah 380 orang. Diperkirakan sebanyak 405 orang ‘super kaya’ di Indonesia memiliki total kekayaan 120 miliar dollar AS (sekitar Rp. 1,150 triliun). Jumlah ini sekitar 80% daru APBN tahun 2012.

Di sisi lain, menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 29,13 juta orang pada bulan Maret 2012. Angka ini sama dengan 11.96% dari total penduduk keseluruhan. Pada bulan September 2012 ‘turun’ menjadi 28,59 juta orang.

Kalau dilihat lebih dalam, hingga bulan September 2012, jumlah orang miskin di kota sebanyak 10,51 juta, berkurang 0,44 juta dari bulan September 2011 sebanyak 10,95 juta. Sementara jumlah orang miskin di desa hingga bulan September 2012 mencapai 18,08 juta atau turun sebanyak 0,86 juta dibandingkan bulan September 2011 sebanyak 18,94 juta.

Selain ketimpangan pendapatan antara penduduk kota dengan penduduk desa, ketimpangan juga terjadi antar pulau. Selama ini di Indonesia pembangunan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Jika persebaran uang dijadikan indikatornya, 65% persebaran ada di Jabodetabek, 25% di area Jawa yang lain. Sedangkan sisanya Cuma 10% yang beredar di luar Jawa.

Dari sisi persentase kepemilikan kekayaan, juga terdapat jurang kesenjangan yang cukup lebar. Total pendapatan 20 persen masyarakat terkaya meningkat dari 42,07 persen (2004) menjadi 48,42 persen (2011). Sebaliknya, total pendapatan 40 persen masyarakat termiskin menurun dari 20,8 persen (2004) menjadi 16,85 persen (2011).

Data yang dirilis Perkumpulan Prakarsa menggambarkan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia sebesar Rp680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Sedangkan nilai kekayaan dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang.

Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10% penduduk saja yang menikmati 90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati 10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

Kesenjangan Ekonomi di Dunia

Jurang kesenjangan ekonomi yang menganga lebar juga terjadi hampir di semua negara. Sebagaimana ditulis Amien Rais dalam bukunya “Agenda Mendesak Bangsa”, memasuki abad 21, 20% penduduk dunia yang hidup di negara maju menikmati 86% penghasilan dunia. Sedangkan 20% paling bawah hanya menikmati 1% penghasilan dunia.

Tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin juga makin melebar. Pada tahun 1960, sebanyak 20% penduduk paling kaya dunia berpenghasilan 30 kali lebih tinggi dari 20% penduduk paling bawah. Kesenjangan makin lebar dari tahun ke tahun: 32 kali pada tahun 1970, 45 kali pada tahun 1980, 60 kali pada tahun 1990, dan 75 kali pada akhir abad ke-20.

Kesenjangan ekonomi juga tampak dalam angka perbandingan pengeluaran. Jika dijumlahkan total, kebutuhan biaya pendidikan di semua negara berkembang di dunia sebesar 6 milyar dollar/tahun, jumlah ini masih kalah dengan total belanja kosmetik di Amerika saja yang sebesar 8 milyar dollar/tahun. Instalasi air dan sanitasi di semua negara berkembang jika ditotal jumlahnya sekitar 9 milyar dollar, masih kalah dengan jumlah konsumsi es krim di Eropa senilai 11 milyar dollar/tahun. Pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi di negara berkembang memerlukan 13 milyar dolar/tahun masih kalah dengan 17 milyar dolar/tahun yang dihabiskan untuk membeli makanan hewan peliharaan di Eropa dan AS.

Persoalan ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi liberal, yang berorientasi pada pasar bebas. Dalam sistem ekonomi seperti ini dimana intervensi pemerintah sebagai pihak yang seharusnya berpihak pada kelompok lemah tidak ada, maka yang terjadi adalah penguasaan aset oleh pihak yang memiliki kapital saja. Satu hal lagi yang memperparah keadaan: paradigma ekonomi liberal yang menekankan bahwa ‘kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas’ menjadikan penguasa kapital berusaha mendapatkan sebanyak mungkin ‘alat pemuas kebutuhan’—terutama material—sehingga menjadikan terjadinya kesenjangan ekonomi seperti sekarang ini.

Dibutuhkan jalan keluar yang lebih adil untuk mengatasi persoalan ini. Kesenjangan ekonomi baik dalam skala individual (hartawan-fakir miskin), skala lokal (desa-kota) maupun global (antar negara) adalah bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu menjadi resesi dan konflik sosial jika tidak diatasi. Solusi yang paling tepat adalah kembali kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik pada tataran sistem operasional hingga pada paradigma moral: bagaimana harta diperoleh, bagaimana harta dikelola, dan bagaimana harta didistribusikan.

Pertanyaan mengapa program pengentasan kemiskinan yang banyak dicanangkan oleh lembaga-lembaga ekonomi kurang berhasil, jawabannya terletak pada celah pada program tersebut. Misalnya saja, strategi pengentasan kemiskinan dari World bank (2000) yakni: (a) Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal, (b) Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengaman yang lebih komprehensif, dan (c) Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

Strategi senada diterapkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB:1999), melalui (a) Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan, (b) Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social, (c) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan, serta (d) Factor tambahan: Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar dan Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah.

Strategi tersebut menjadikan orang miskin sebagai satu-satunya pihak yang diharapkan berubah. Padahal, justru orang-orang kayalah yang harus berubah, bukan orang miskin. Orang kaya harus mengubah cara pandangnya mengenai harta. Selagi orang kaya masih memegang prinsip Ekonomi non-Syariah maka pengentasan kemiskinan atau minimalisir kesenjangan ekonomi tidak akan terealisasi.

Solusi Islam

Beberapa pemikir ekonomi Islam seperti Zallum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy (1990), dan Abdullah (1990), menyatakan bahwa asas-asas penyusun sistem ekonomi Islam ada tiga : (1) Bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah), (2)bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf fil milkiyah), serta (3) Bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi’ul tsarwah bayna an-naas). Dalam kesempatan ini, tentu kita tidak bisa mengupas semuanya, namun akan lebih ditekankan pada asas ke-tiga, yakni bagaimana distribusi kekayaan itu di tengah masyarakat.

Dalam Islam, ketiga asas tersebut banyak kita dapati panduan dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam hadits-haditsnya maupun dalam teks al-Qur’an. Islam tidak hanya menekankan pada persoalan ‘bagaimana’ mengelola harta, namun yang lebih penting adalah ‘mengapa’ harta harus dikelola sedemikian rupa.

Misalnya saja dalam hal mencari harta, Rasulullah menekankan bahwa jalan terbaik untuk mendapatkan harta adalah dengan berdagang, dan prinsip utama dalam berdagang adalah adanya kerelaan (innama al-bai’u ‘an taradhin). Tentu saja kerelaan ini yang bersifat sejati, dan kerelaan sejati tidak muncul tanpa adanya transparansi.

Islam juga menekankan agar manusia bersikap wajar dalam mencari harta, tidak boleh terlalu berambisi namun melupakan kewajiban dan tidak boleh terlalu apatis. Islam berpesan agar manusia bekerja untuk kebutuhan hidup di dunia seakan hidup selamanya (ta’isu abadan) namun juga mengelola harta yang didapat seolah-olah besok sudah meninggal (tamuttu ghoddan). Makna dari perintah ini adalah agar kita tidak terlalu menggunakan harta hanya untuk kesenangan pribadi yang tidak memberikan manfaat teleologis (amal jariyah).

Dalam konteks distribusi itulah, Islam sangat menentang adanya penimbunan harta. Bahkan dalam titik ekstrim tertentu menabung harta tanpa pemanfaatan untuk kebaikan juga ditentang.

Harta Jangan Beredar di Orang Kaya Saja

Cara pandang ekonomi liberal bahwa ‘kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas’ meniscayakan setiap orang untuk ‘menyimpan’ alat pemuas kebutuhan (baca: harta) agar jangan sampai kebutuhannya tidak terpuaskan.

Cara pandang semacam ini juga bisa menyebabkan seseorang cenderung tidak membatasi diri dalam pemuasan kebutuhan. Dalam pandangan ‘masyarakat konsumtif’, bukan kebutuhan manusia yang harus dibatasi, tapi justru ambisi untuk mencari pemenuhan kebutuhan tak terbatas itu.

Jadinya hasrat untuk menikmati dan memiliki cenderung semakin besar serta tak terkendali. Padahal jika kita kembali pada nilai-nilai Islam, bukan pemuas kebutuhan yang harus dicari tanpa membatasi keinginan. Harus ada pengendalian diri, tidak boleh ada pembiaran atas nafsu memiliki dan menikmati. Dalam bahasa al-Qur’an dikatakan: kuluu wasrobu wa laa tusrifu, innallaha laa yuhibbul musrifiin, makan dan minumlah kamu (maknanya: mengkonsumsi) namun jangan berlebih-lebihan, sebab sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Dalam konteks kepemilikan harta, Islam mengajarkan kepemilikan yang bertanggungjawab, baik tanggungjawab sosial maupun tanggungjawab moral. Tidak ada dalam Islam konsep kepemilikan penuh, pada semua harta kita ada hak-hak orang lain.

Tanggungjawab moral kepemilikan harta adalah kita menggunakannya untuk tujuan mulia dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Sedangkan tanggungjawab sosial adalah setiap orang yang berharta wajib memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang tidak punya.

Disamping itu pula, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar menjadi ‘milik’ manusia. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT (QS.2:255). Memang dalam muammalah terdapat konsep kepemilikan, namun bukanlah kepemilikan absolut, tapi kepemilikan relatif. Sebuah harta ‘benar-benar’ menjadi milik kita jika sudah kita ‘konversi’ menjadi sebuah amal.

Hal inilah yang disadari oleh sahabat-sahabat nabi yang dermawan. Dalam sebuah kisah, misalnya, Abu Bakar a.s. menyumbangkan semua hartanya untuk perjuangan nabi. Ini terjadi dua kali, yakni pada saat Hijrah dan kedua saat Perang Tabuk.

Mungkin apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terlalu ekstrem bagi kita, namun Islam juga memberikan mekanisme standar dimana semua orang bisa melakukannya. Mekanisme distribusi itu tampak dalam banyak ibadah: zakat, puasa, sedekah, haji, qurban, dan lain sebagainya.

Dalam pengaturan tentang zakat, setiap harta bahkan jiwa wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat ini diberikan kepada 8 golongan orang, yang meskipun belum tentu miskin tetapi jelas dalam posisi yang membutuhkan. Fakir-Miskin memiliki prioritas untuk mendapatkan dana zakat ini.

Karena besaran zakat yang progresif (bertambah sesuai jumlah harta yang dimiliki) maka otomatis semakin banyak harta seseorang, maka semakin banyak pula yang harus ia berikan kepada orang lain yang membutuhkan.

Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, maka dia dianggap sebagai penghianat dan pada masa nabi tidak diperkenankan mendekati masjid.

Untuk orang yang ingin memberikan sebagian harta kepada orang lain di luar ketentuan zakat, disediakan mekanisme sedekah. Besaran sedekah memang tidak ditentukan secara spesifik, namun bergantung pada kerelaan si pemberi.

Sehingga bisa dibilang bahwa zakat adalah pola distribusi kekayaan minimal, dan sedekah adalah peningkatannya. Dengan dua jenis ibadah serupa ini jika dilaksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas, seharusnya jurang kemiskinan tidak terlalu lebar. Tidak diperlukan program jaminan sosial terlalu muluk karena pada dasarnya seseorang yang kaya mesti memperhatikan kehidupan keluarga dekat atau tetangganya yang tidak punya.

Pada ibadah lain, juga nampak bagaimana Islam menekankan bagaimana seseorang memiliki tanggungjawab moral-sosial kepada yang lain. Misalnya dalam ibadah Puasa, umat muslim diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Bagi orang yang memberi makan berbuka orang lain yang berpuasa, dijanjikan ganjaran pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Pada ibadah Puasa, kita juga diajari untuk bisa membatasi keinginan, membatasi kebutuhan dan nafsu.

Dengan ibadah Puasa kita juga diajari untuk berempati kepada kaum marginal (mustadh’afin). Dengan mengalami rasa lapar, kita bisa membayangkan menjadi bagian dari mereka yang sering kelaparan. Sayangnya visi mulia ini sering pudar karena justru pada saat puasa kita menjadi lebih konsumtif.

Dalam penyelenggaraan ibadah Haji, prinsip kesetaraan menjadi lebih tampak lagi. Para haji menanggalkan semua atribut keduniaannya, larut dalam lautan manusia yang sama mengitari pusat dunia. Dalam tataran ideal, para pelaku ibadah Haji diharapkan juga bisa ‘menanggalkan atribut keduniaan yang fana’ dan memandang manusia lain di sekelilingnya setara dengannya. Karena pembeda satu manusia dengan yang lain di hadapan Allah bukanlah hartanya, namun kualitas ketaqwaannya.

Pada akhirnya, cita-cita Islam ini menjadi amanat bagi kita semua. Ketimpangan ekonomi yang merupakan problem akut kehidupan modern adalah tantangan besar yang harus kita jawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 17, 2013 by in Religius, Sosial Politik and tagged , .

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 46,642 pembaca
%d bloggers like this: