Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

Menakar Angka 24 Jam

Persoalan yang mengemuka terkait pembagian jam guru akibat kewajiban beban mengajar 24 jam sebenarnya tidak perlu terjadi jika implementasinya sesuai aturan. Seperti diberitakan beberapa media massa beberapa hari lalu, banyak guru protes kehilangan jam mengajar karena jatahnya diambil guru lain. Hal ini akibat pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri No.5/2011 tentang Redistribusi Guru PNS (Jawapos, 14/3/2012).

Sebagaimana diketahui dalam SKB ini pemerintah memutuskan bahwa guru PNS wajib mengajar 24 jam seminggu. Jika di sekolah induk beban mengajarnya belum memenuhi, ia harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Persoalan yang muncul akibat SKB ini terutama adalah penambahan beban mengajar hanya dihitung jika guru tersebut mengajar di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta. Keputusan ini tentu saja cacat logika dalam dua aspek: logika moral dan logika operasional. Secara moral SKB ini memunculkan persoalan diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta, padahal dalam kenyataan jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari sekolah swasta. Cacat logika operasional karena bagaimana mungkin seorang guru mencari tambahan jam di sekolah negeri yang lain, lha guru di sekolah tersebut juga perlu mencapai beban mengajar 24 jam. Pada umumnya sekolah yang kekurangan guru adalah sekolah dengan jumlah siswa sedikit, sehingga perebutan jam di sekolah seperti ini setali tiga uang dengan sekolah dengan jumlah siswa banyak namun jumlah gurunya juga banyak. Belum lagi aspek geografis, kemungkinan besar sekolah negeri yang masih memungkinkan menerima guru tambahan letaknya berjauhan dengan sekolah induk akan menyita waktu dan tenaga guru sehingga konsentrasi mengajarnya bisa terganggu.

Persoalan terkait penerapan SKB Lima Menteri ini tidak hanya akan terjadi di sekolah negeri, namun juga akan merembet ke sekolah swasta. Bagi sekolah swasta, implikasi penerapan SKB ini setidaknya ada dua: Pertama, sekolah swasta—terutama sekolah kecil yang tidak mampu—harus  menyediakan biaya operasional untuk menggaji guru tambahan jika guru PNS yang mengajar di sekolahnya harus mengalihkan tempat tugas agar jamnya bisa masuk hitungan.  Kedua, sekolah swasta kehilangan tenaga-tenaga pengajar yang relatif “memenuhi standar tenaga pendidik” akibat beralihnya tempat tugas guru negeri. Meski tidak semua guru PNS adalah tenaga pengajar yang efektif, namun bagi sebagian besar sekolah swasta guru PNS yang ada di sekolah mereka sangat membantu baik dari sisi pemenuhan standar, pengurangan beban finansial, maupun partner yang kaya informasi dan wawasan bagi guru-guru lain terutama guru yunior.

Beban 24 Jam

Tanpa adanya SKB ini pun persoalan beban jam mengajar guru sudah mengemuka, setidaknya sejak pemberlakukan program sertifikasi guru. Dalam aturannya memang guru yang lolos sertifikasi wajib mengajar minimal 24 jam seminggu. Perebutan jam mengajar akibat kewajiban ini tidak hanya terjadi di sekolah negeri saja, namun juga di sekolah swasta karena guru peserta sertifikasi juga berasal dari sekolah swasta. Di sekolah swasta guru yang sertifikasi berebut jam dengan guru non-sertifikasi namun menjadi guru senior atau guru tetap yayasan penyelenggara. Bahkan dari situasi di beberapa sekolah muncul dugaan pemalsuan jumlah jam mengajar semata-mata agar guru yang bersangkutan bisa lolos sertifikasi.

Munculnya masalah perebutan jam mengajar minimal 24 jam ini tentu dikarenakan jumlah guru yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dari jumlah siswa. Padahal angka 24 jam seminggu ini kalau kita bandingkan dengan beban kerja pegawai lain tergolong kecil. Dalam sistem pendidikan kita, 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit tatap muka. Kalau jumlah hari kerja dianggap 6 hari dalam 1 minggu, maka rata-rata dalam 1 hari guru mengajar 4 jam tatap muka, atau setara dengan 3 jam satuan waktu. Jumlah jam kerja ini tentu saja sangat jauh lebih pendek dari jumlah jam kerja pegawai dalam 1 shift (8 jam termasuk istirahat). Bahkan jika dianggap tugas guru masih ada selain mengajar tatap muka, seperti koreksi, membuat rancangan persiapan pembelajaran, atau membuat soal tes pun jam kerja keseluruhan masih lebih pendek dari jam kerja pegawai pada umumnya.

Solusi dari kewajiban pemenuhan beban mengajar 24 jam ini sebenarnya sudah ada dalam pedoman pelaksanaan sertifikasi guru, yakni dimungkinkannya konversi tugas tambahan selain mengajar intrakurikulum. Guru bisa memenuhi kewajiban jam dengan menjadi pejabat struktural sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga kordinator fasilitas penunjang (perpustakaan atau laboratorium). Untuk guru yang tidak memiliki jabatan struktural, ia bisa menjadi pembina ekstrakurikuler (konversi 6 jam), atau bahkan solusi paling tepat adalah pelaksanaan team teaching (beberapa guru mengajar di satu rombongan belajar yang sama).

Peran Pemerintah Daerah

Bagaimanapun SKB Lima Menteri ini dilandasi oleh niatan yang baik. Hasil yang diharapkan setidaknya adalah terwujudnya pemerataan pendidikan pada dua sisi.  Pertama dari sisi kelembagaan (sekolah) meminimalisir ketimpangan ketersediaan tenaga pendidik (ada sekolah yang kelebihan guru tapi ada sekolah yang kekurangan guru). Kedua, dari sisi guru itu sendiri, jangan sampai ada guru yang memiliki beban mengajar banyak sedangkan guru lain di sekolah yang sama hanya memiliki jam mengajar yang sedikit.

Persoalannya adalah SKB Lima Menteri tentang Redistribusi Guru PNS ini menggunakan logika “pukul rata”, mengasumsikan kondisi di satu daerah sama dengan daerah yang lain. Kekurangan guru dan ketimpangan jumlah beban mengajar di sekolah-sekolah di kota besar tentu tidak sama dengan kondisi di kota kecil atau pedesaan. Mungkin SKB ini bisa menyelesaikan masalah di kota/kabupaten dengan rasio sekolah-siswa-guru mencukupi, namun di daerah dengan rasio sekolah-siswa-guru yang terlalu perbedaannya terlalu signifikan bisa jadi SKB ini tidak menyelesaikan masalah namun memunculkan masalah baru.

Karena itulah—sebagaimana ditegaskan Mendikbud M. Nuh—peran aktif pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sangat sentral. Dispendikbud Kabupaten tidak bisa lagi hanya menjadi “tukang stempel” semata, namun harus juga harus memahami pengelolaan pendidikan secara holistik. Jika basis data mengenai rasio sekolah-siswa-guru dan data pendidikan terkait benar-benar valid, Dispendikbud bisa mengelola penempatan guru sertifikasi dengan bijak. []

Baca: Peran guru dalam membangun budaya kejujuran akademik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2012 by in Intelektual and tagged , .

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 46,642 pembaca
%d bloggers like this: