Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

RSBI Tidak (Boleh) Gagal

Tulisan Zainuddin Maliki di koran Jawapos (13/1) kemarin tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menarik untuk diperbincangkan.  Menurut Zainuddin, asumsi dasar RSBI adalah dalam rangka memfasilitasi mereka yang ingin berprestasi internasional sehingga dinilai diskriminatif dan elitis. RSBI juga dipandang gagal karena banyak indikator pencapaiannya yang tidak terpenuhi. Zainuddin juga menghawatirkan program RSBI akan mencerabut perhatian anak didik dari potensi dan masalah bangsanya sendiri ke isi kurikulum OECD.

Meski tidak sepenuhnya keliru, namun pandangan ini menurut hemat penulis kurang tepat. Persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan RSBI bukanlah asumsi RSBI maupun mekanisme penyelenggaraannya, persoalannya justru terletak pada mental para pelaku pendidikan, yakni kita semua.

Tidak dipungkiri bahwa sejak kemunculannya program ini diekspektasikan terlalu tinggi oleh masyarakat. RSBI dianggap menjadi solusi problem rendahnya kualitas pendidikan nasional. Orangtua dan siswa memandang RSBI sebagai sekolah yang memberikan prestisius lebih, penyelenggara memandang status RSBI sebagai “brand” yang bisa mengangkat popularitas mereka dan ujung-ujungnya meningkatkan animo pendaftar siswa baru. Bahkan Dinas Pendidikan memandang keberadaan RSBI secara kuantitas berbanding lurus dengan pencapaian kinerjanya, ini kemudian mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten berlomba-lomba memberi status RSBI pada sekolah-sekolah tertentu yang mereka anggap mampu. Meski pada akhirnya sekolah ini digugurkan sebagai RSBI oleh Depdiknas, namun status RSBI tetap diberikan meski ditambahi embel-embel “RSBI lokal”.

Persoalan mental ini yang kemudian menciptakan budaya “Asal Bapak Senang (ABS)” pada penyelenggara sekolah RSBI. Hal ini tampak jelas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja RSBI di mana transparansi pemenuhan standar yang ditetapkan terbilang rendah. Untuk mendapatkan nilai yang baik, sekolah berlaku tidak fair dalam memberikan bukti nyata untuk setiap instrumen penilaian. Petugas penilai pun terkesan tidak serius dalam menilai kinerja sekolah RSBI, penilaian tidak dilakukan secara mendalam dengan mengevaluasi proses manajemen, namun hanya sekedar observasi dan melihat bukti fisik ringan yang sangat rentan menyebabkan penyimpangan penilaian. Kadangkala dalam satu hari, seorang auditor mengevalusi 3-4 sekolah RSBI demi efisiensi waktu, tentu prosesnya tidak bisa mendalam. Hasil penilaian yang kurang valid menyebabkan Depdiknas terlambat dalam menyikapi persoalan di lapangan. Saran-saran perbaikan dari auditor sering sekedar angin lalu bagi sekolah untuk memperbaiki kinerja.

RSBI Tidak Boleh Diskriminatif

Mengacu pada pedoman penyelenggaraan RSBI, semestinya kesan diskriminatif dan elitis sebagaimana disinggung Zainuddin tidak terjadi. RSBI tidak dirancang sebagai sekolah golongan “the have” tapi untuk semua kalangan. Karena itu dalam pengelolaan dana bantuan RSBI, ada prosentase tegas 20% dari blockgrant diperuntukkan sebagai beasiswa prestasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekolah yang memanfaatkan brand RSBI untuk menarik sumbangan atau SPP yang besar kepada orangtua peserta didik yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan sebagian orangtua yang tidak mampu.

Diskriminasi juga terjadi dalam pengaturan kelas. Kenyataan masih ditemuinya beberapa sekolah yang membedakan kelas RSBI dengan kelas reguler membuktikan bahwa sekolah tersebut masih belum sepenuhnya memahami filosofi RSBI. RSBI adalah SEKOLAH yang bertaraf internasional, bukan KELAS bertaraf internasional. Jadi jika sebuah sekolah mendapat predikat RSBI, maka otomatis proses-proses pendidikan yang dilaksanakan mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara maju.

Pemerintah—dalam hal ini Depdiknas—pun tidak jarang berlaku diskriminatif. Banyak blockgrant yang diberikan kepada sekolah RSBI yang secara kuantitas dan kualitas sangat timpang tidak diberikan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan. Ini memunculkan kesan bahwa pemerintah sangat berambisi menjadikan sekolah RSBI sebagai “mercusuar”.

Penguatan SNP

Tidak hanya dalam bidang kurikulum, pelaksanaan RSBI selama ini kurang berdaya hampir dalam semua bidang. Ini terjadi lagi-lagi karena faktor mental pelaku pendidikan kita yang kurang berani melakukan inovasi, improvisasi, dan cenderung terbelenggu standar. Standar nasional pendidikan (SNP) dibuat tentu bersifat general, ruang lingkupnya nasional. Karena itu setiap sekolah berhak—dan, mestinya, wajib—menterjemahkan standar itu dalam konteks lokalnya. Pelaksanaan RSBI yang terlalu terpaku standar inilah yang menjadikan sekolah seakan mengalienasi siswa dari konteks budayanya.

Misalnya standar isi,  standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan yang akan tercakup dalam kurikulum sekolah sebisa mungkin mengakomodir pembelajaran kebudayaan lokal. Banyak sekolah yang menetapkan kurikulum hasil dari copy-paste sekolah lain, bahkan guru membuat RPP hasil download dari internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi peserta didik. Sekolah harus berani menetapkan kurikulum sendiri. Peraturan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memungkinkan ini dilakukan, dan RSBI tidak melarang sekolah merancang kurikulum sendiri.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah sangat detail menyatakan kompetensi sumber daya manusia yang mesti dimiliki sekolah. Dalam pemenuhan standar ini sekolah tidak boleh terpaku pada kualifikasi akademik semata, yang lebih penting tentu adalah kompetensi SDM itu sendiri. Ketidaksesuaian kompetensi dengan standar harus diminimalisir dengan pelatihan dan pendidikan.

Begitu pula dengan standar yang lain. Standar sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Semestinya tidak diadopsi mentah-mentah. Sekolah perlu menetapkan target pencapaian standar tersebut sesuai dengan kemampuan sekolah. Disamping 8 SNP tersebut, sekolah RSBI juga dipersyaratkan memiliki keunggulan khusus. Keunggulan khusus ini menjadi diferensiasi sekolah itu dari sekolah lain. Namun kenyataannya tidak semua sekolah RSBI memiliki keunggulan khusus ini.

Pengayaan standar yang sudah ditetapkan tersebut dengan standar negara maju atau OECD tidak akan mengalihkan perhatian peserta didik terhadap persoalan bangsanya sebagaimana dikhawatirkan Zainuddin, jika penguatan standar ini sudah dilakukan sekolah dengan mengakomodir kearifan lokal masuk dalam kurikulumnya.

Butuh Komitmen

Jadi sebagai sebuah program rintisan, RSBI tidaklah gagal—atau paling tidak belum gagal. RSBI juga tidak boleh digagalkan hanya karena indikator pencapaian yang kurang memenuhi harapan. Butuh komitmen semua pihak untuk menjadikan RSBI tidak sekedar “embel-embel” semata, melainkan benar-benar mencerminkan pencapaian kinerja. Semoga berhasil.[]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 15, 2012 by in Intelektual and tagged .

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 46,642 pembaca
%d bloggers like this: