Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

PSB dan Disparitas Mutu Pendidikan Nasional

Meski pemerintah sudah mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) namun kenyataan menunjukkan masih banyaknya sekolah yang tidak memenuhi standar tersebut. Pencapaian mutu pendidikan yang tidak mencapai standar dikarenakan perbedaan daya dukung terhadap penyelenggaraan pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain. Akhirnya yang terjadi adalah ketimpangan mutu pendidikan. Ada beberapa sekolah yang unggul, namun banyak yang dikelola apa adanya.

Ketimpangan mutu ini kemudian menyebabkan perbedaan proses penyelenggaraan. Membuat efek berantai yang makin memperlebar jurang perbedaan. Sekolah yang unggulan bisa lebih mudah meningkatkan daya dukung, terutama dari segi pembiayaan sedangkan sekolah biasa harus berusaha keras memenuhi pagu siswa, jika tidak ingin kedodoran.

Sekolah unggulan akan melakukan seleksi lebih ketat baik dari sisi kemampuan akademik siswa maupun kemampuan finansial orang tua. Sedangkan sekolah biasa, akan menampung siswa-siswa “sisa” saringan yang terbuat karena tidak mampu berkompetisi, baik karena “tidak berprestasi” atau karena tidak mampu memberi sumbangan pendidikan yang besar.

Sekolah unggulan akan memulai mencari siswa—dan menutup pendaftaran—sebelum ujian nasional dilaksanakan. Sebagaimana diberitakan Metropolis (2/1) tentang adanya beberapa sekolah yang sudah membuka pendaftaran siswa baru (PSB) saat semester dua baru berlangsung. Sedangkan sekolah biasa, akan mulai mencari siswa setelah sekolah unggulan menutup pendaftaran, bahkan tidak jarang sekolah biasa masih menerima siswa ketika tahun pelajaran baru sudah dimulai.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa memang terjadi ketimpangan (disparity) mutu pendidikan. Ironisnya, beberapa kebijakan pemerintah yang tidak berimbang justru memperparah disparitas ini. Belum lagi paradigma pesimistis yang banyak menjangkiti penyelenggara sekolah bukan unggulan yang membuat mereka segan untuk melakukan peningkatan mutu.

Dukungan dari pemerintah yang tidak berimbang terjadi misalnya dalam hal distribusi bantuan. Sekolah unggulan, misalnya sekolah yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah standar nasional (SSN) seringkali mendapatkan bantuan dana besar dan akses informasi yang diprioritaskan. Sedangkan sekolah biasa yang banyak tersebar di daerah jarang sekali mendapatkan bantuan seperti itu. Padahal sekolah-sekolah biasa tersebut juga sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.

Ketidakberimbangan juga sering terjadi dalam konteks pembedaan sekolah negeri-swasta. Memang sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan negara, artinya kebutuhan operasional ditanggung negara. Dan sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang kebutuhan operasionalnya ditanggung masyarakat. Namun pembedaan yang sering terjadi dalam konteks negeri-swasta adalah minimnya distribusi informasi kepada sekolah swasta, terutama informasi seputar kesempatan dalam peningkatan mutu seperti pelatihan atau kompetisi siswa.

Sedangkan paradigma pesimistis yang menjangkiti sekolah biasa adalah keengganannya berubah melakukan perbaikan menuju peningkatan mutu. Sekolah-sekolah yang bukan unggulan seringkali terjebak dalam persepsi mereka sendiri yang menutup kemungkinan adanya perbaikan. Paradigma seperti ini berlanjut dalam proses belajar mengajar yang akhirnya juga membuat mutu pendidikan mereka stagnan.

PSB Lebih Awal

Setiap tahun, sekolah unggulan melakukan seleksi PSB lebih awal, bahkan ada beberapa sekolah yang calon siswanya sudah inden sejak satu tahun sebelumnya. Kebijakan sekolah seperti ini lebih umum dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta daripada sekolah negeri. Selain untuk menghasilkan input yang lebih baik, PSB yang dilakukan lebih awal juga ditujukan agar sekolah merasa “aman” dengan pagu siswa yang diterima.

Meskipun begitu, tidak sedikit dari siswa yang diterima pada PSB sekolah swasta mengundurkan diri begitu ia lolos tes PSB sekolah negeri yang juga unggulan. Kondisi ini akan memaksa sekolah swasta tersebut mengadakan PSB susulan yang—konsekuensinya—karena tidak menemukan siswa dengan daya dukung akademik, akan mencari siswa dengan daya dukung finansial: siswa dengan orang tua mampu secara ekonomi.

Menurut hemat saya, kebijakan sekolah swasta seperti ini tidak salah. Bahkan jika mereka “menerima” siswa dan tidak sekedar inden. Tentu dengan catatan calon siswa diterima bersyarat, ia akan resmi diterima sebagai siswa jika bisa menunjukkan ijazah kelulusan ujian nasional.

Kebijakan sekolah swasta yang melaksanakan PSB lebih awal dalam banyak kasus juga dilakukan untuk mengantisipasi “kenakalan” sekolah negeri. Kenakalan ini dalam bentuk penambahan rombongan belajar (rombel) atau kelas yang menyebabkan potensi input siswa sekolah swasta menurun. Padahal kita tahu jika input siswa sekolah swasta menurun akan berakibat buruk pada kemampuan pembiayaan sekolah tersebut.

Urgensi Penjaminan Mutu

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 91 disebutkan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan” yang ditujukan untuk “memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan”.

Disparitas mutu pendidikan nasional akan bisa diperkecil jika penjaminan mutu pendidikan ini dilakukan secara sungguh-sungguh. Penjaminan mutu dilakukan pada setiap level penyelenggaraan: dinas pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan lembaga pendidikan. Penjaminan mutu akan memberikan jaminan (assurance) terhadap mutu pendidikan kepada siswa dan orang tua sebagai pengguna jasa (customer) pendidikan—yang selama ini berada pad posisi sub-ordinat pengambilan kebijakan pendidikan.

Penjaminan mutu bisa dilakukan dengan mengambil acuan SNP sebagai referensi. Pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat, bisa juga memasukkan standar dari lembaga penyelenggara. Atau jika ingin melampaui SNP, bisa menerapkan ISO 9001 Quality Management System dengan panduan International Workshop Aggreement (IWA), ISO 14000 Environmental Management System, atau Baldrige Education Criteria for performance Excellent keluaran USA yang banyak dipakai di negara OECD.

Namun semuanya tentu kembali kepada pelaksana pendidikan kita, bagaimana menyikapi perbaikan mutu dan kemauan untuk menjamin sekaligus dikontrol mutu lembaga pendidikannya. Jika tidak maka selamanya pendidikan nasional kita akan seperti sekarang ini.[]

 Baca juga: Peran guru dalam membangun budaya kejujuran akademik.

Ahmad Faizin Karimi

Penjaminan Mutu di RSBI SMA Muhammadiyah 1 Gresik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 18, 2011 by in Intelektual.

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 46,642 pembaca
%d bloggers like this: