Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

Desentralisasi Pasca Reformasi

Pasca reformasi 1998, Indonesia sering disebut-sebut masih berada dalam masa transisi demokrasi. Sebuah masa perubahan dari rezim otoritarian menuju sebuah rezim baru yang mungkin berujung pada konsolidasi demokrasi atau malah rezim orotitarian baru yang lebih kejam dari sebelumnya (O’Donnell dan Schmitter). Dalam konteks Indonesia, untuk mewujudkan demokrasi dalam masa yang sering disebut sebagai masa transisi ini, pendapat yang berkembang luas kemudian adalah berkutat pada bagaimana membentuk tipe-tipe pemerintahan yang tepat untuk “mengakhiri masa transisi” tersebut.

Salah satu bentuk perubahan pola pemerintahan adalah dimuncukannya desentralisasi untuk mendorong otonomi daerah. Desentralisasi muncul dari kritik mengenai pola pemerintahan yang cenderung terpusat dan mengabaikan daerah. Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000.

Sejak era reformasi, kegiatan pembangunan di Indonesia menerapkan model desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah, secara terbatas, dengan tetap menerapkan prinsip sentralisasi. Kebijakan tersebut diambil agar dapat mengakomodasi komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk menutup kemungkinan terjadinya disintegrasi.

Desentralisasi, kaitannya dengan pembangunan kelembagaan pemerintahan menuju demokrasi, tentunya harus lebih dapat dilihat secara lebih luas. Bahwa cakupan dan desain otonomi lokal bukan merupakan isu teknis pemerintahan melainkan ciri-ciri dari adanya persaingan yang sengit antara berbagai kepentingan yang bersaing memperebutkan sumber daya material yang kongkret. Dimana dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan hanya merupakan masalah teknis pemerintahan, melainkan juga persaingan kekuasaan.

Secara common sense, berbicara mengenai desentralisasi, yang terbayang di kepala kita adalah berbicara mengenai bagaimana sumber daya-sumber daya yang ada di pusat dan daerah dapat dialokasikan dengan baik, mewujudkan sebuah good governance, dan membuat kebijakan-kebijakan daerah yang lebih tidak terpusat atau dengan kata lain lebih deemokratis. Namun, desentralisasi merupakan kajian utama dari neoinstitusionalisme. Dimana seperti yang dijelaskan Vedi Hadiz dalam tulisannya bahwa neoinstitusionalisme merupakan aliran politik pembangunan yang mendasarkan asumsi-asumsinya pada teori ekonomi neoliberal.

Sebanyak 205 daerah otonomi baru yang sudah terbentuk saat ini akan terus bertambah. Bahkan,saat ini sudah ada 181 usulan pemekaran darah baru yang diajukan ke Kemendagri. Ini menunjukkan banyaknya kepentingan politik di balik permohonan pemekaran, padahal pemekaran yang sekarang berjalan sudah sarat dengan masalah. Seperti yang dijelaskan berikut.

 

Pemekaran dan Pembengkakan APBN

Motivasi untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi ini, bentuk dana transfer ini dikenal sebagai dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil baik bagi hasil pajak maupun bagi hasil sumber daya alam. Aliran dana inilah yang akan ditransfer kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah baru berdasarkan kriteria dan formula tertentu.

Komponen terbesar dalam dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah DAU. Dampak dari adanya pemekaran daerah terhadap alokasi DAU dan akhirnya membebani APBN sebenarnya lebih bersifat tidak langsung. Hal ini dikarenakan DAU yang dialokasikan didasarkan pada perhitungan daerah induk dan baru kemudian dibagikan berdasarkan proporsi tertentu antara daerah induk dan daerah pemekaran.

Hal tersebut menyebabkan adanya kepastian daerah menerima DAU ini, sehingga secara politis memberikan motivasi untuk memekarkan daerah. Tentunya sebagai daerah baru, penerimaan DAU tersebut lebih diarahkan pada pembangunan prasarana pemerintah seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan belanja pegawai.

Dari 205 daerah pemekaran yang sudah ada saat ini, sudah terdapat sekitar 8.000 orang anggota DPRD yang harus dibayar tiap bulan. Bayangkan saja legislatif sebanyak itu harus digaji jutaan tiap bulan, kalikan angkanya untuk melihat belanja gaji legislatif pertahun. Belum lagi dana dan tunjangan lain.

Pengeluaran yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan ini jelas memiliki pengaruh yang sedikit kepada masyarakat sekitar. Penyediaan barang publik kepada masyarakat tentunya akan menjadi berkurang dikarenakan pada tahun-tahun awal pemekaran daerah, pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan sarana pemerintahan. Karena itu, aliran DAU kepada daerah pemekaran, menjadi opportunity loss terhadap penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini tentunya merupakan jumlah yang tidak sedikit.

Pada 2003, sebanyak 22 kabupaten/kota baru sebagai hasil pemekaran sepanjang 2002 telah menerima DAU sebesar Rp1,33 triliun. Jumlah ini terus meningkat pada APBN 2004, 40 daerah hasil pemekaran 2003, telah menerima DAU Rp2,6 triliun. Jumlah DAU daerah pemekaran ini tentunya juga akan mengurangi jumlah DAU yang diterima daerah induk sehingga memiliki potensi yang besar pula terjadinya degradasi pada pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Dampak yang lebih luas dari hal ini adalah adanya kemungkinan beban terhadap APBN bertambah lagi dengan adanya intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun daerah pemekaran ini.

Adapun pada 2010, dana pemekaran yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp47,9 triliun bagi 205 daerah yang baru dimekarkan. Jumlah dana yang digelontorkan tersebut masih ditambah anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) yang dikeluarkan bagi beberapa daerah pemekaran untuk membiayai infrastruktur.

Uniknya, gelontoran dana triliunan tersebut tidak diikuti peningkatan pelayanan publik. Bahkan, sekitar 30% daerah pemekaran masih masuk kategori daerah tertinggal dan harus mendapat pembinaan.

Salah satu bentuk pengeluaran langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah pemekaran ini dimanifestasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi. Salah satu jenis dari DAK Non DR digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana pemerintahan hasil pemekaran. Pada 2003, APBN harus menyalurkan dana Rp88 miliar hanya untuk membangun prasarana pemerintahan daerah pemekaran atau setiap daerah pemekaran akan mendapatkan dana sebesar Rp4 miliar. Jumlah ini terus bertambah pada APBN 2004 menjadi Rp228 miliar.

Terlihat jelas bahwa setiap ada daerah pemekaran, beban APBN akan semakin bertambah besar. Apalagi jika daerah yang dimekarkan tersebut adalah pemekaran pemerintah provinsi. Fakta telah menunjukkan setiap ada pemekaran provinsi, maka akan diikuti pula dengan pemekaran kabupaten/kota di provinsi baru tersebut.

 

Pemekaran dan Persoalan Wilayah

Fenomena pemekaran daerah yang berkembang saat ini berbeda dengan pemekaran daerah sebelumnya yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut memang secara nyata menunjukkan perkembangan. Sebagai contoh, Depok yang sebelumnya merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bogor, berubah dengan cepat menjadi daerah perkotaan akibat pesatnya pembangunan daerah tetangganya yaitu propinsi DKI Jakarta. Fenomena perkembangan wilayah perkotaan seperti di atas merupakan gejala umum hampir di seluruh kota kota di dunia.

Kecenderungan laju pemekaran daerah saat ini perlu dukungan sistem kendali yang andal karena dikawatirkan dapat menjadi faktor pemicu disintegrasi. Pemekaran daerah dalam kerangka konsep otonomi tidak dapat dilepaskan dari esensi dan prinsip desentralisasi. Menurut Simon (1996), prinsip desentralisasi mensyaratkan adanya dukungan pembiayaan yang lebih besar dibanding sistem sentralisasi. Di samping itu, dalam sistem desentralisasi diperlukan sistem kendali dari pemerintah pusat yang dilakukan secara ketat. Dwiyanto(2003) menjelaskan berbagai kelemahan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berdasarkan hasil observasi pada awal implementasinya di Indonesia.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemekaran daerah akan menghadapi masalah bagaimana menetapkan garis batas antar dua sistem wilayah. Menurut Haggett [3] batas territory antar Negara di dunia dapat merupakan garis batas daerah aliran sungai (DAS), garis median yang membagi permukaan sungai dan danau maupun laut dan, dapat merupakan garis semu berdasarkan koordinat lintang dan bujur.

Berdasarkan hasil evaluasi Depdagri tahun 2005 ditemukan 79% daerah pemekaran belum memiliki batas wilayah yang jelas. Hal ini berarti bahwa potensi konflik keruangan akibat garis batas wilayah yang belum jelas antar daerah otonom di Indonesia relatif tinggi. Daerah daerah otonom tersebut sebagian besar tersebar pada propinsi propinsi yang memiliki wilayah paling luas dengan kepadatan penduduk rendah seperti di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dengan asumsi pola pembagian daerah otonom mengikuti model segi enam hexagon dari Christaller yang berarti setiap daerah otonom secara rata rata memiliki enam daerah tetangga, berdasarkan perkiraan jumlah 460 kabupaten/kota maka masing masing daerah otonom memerlukan kerjasama dengan enam tetangganya atau secara keseluruhan menghasilkan 2760 bentuk kerjasama. Kerjasama tersebut di atas untuk menangani satu jenis sumber konflik keruangan misalnya garis batas pengelolaan wilayah DAS. Menurut model Hipotetika dari Haggett (2001) sumber konflik keruangan dapat terbentuk dari 12 sumber konflik. Dengan demikian jumlah konflik keruangan yang potensial terjadi di Indonesia dalam era otonomi daerah adalah minimal sebanyak 2760 dari satu sumber konflik.

 

 

Pengapusan Daerah Otonomi, Akankah?

Dalam UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 disebutkan bahwa (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga jelas, kita semua menunggu kerja pemerintah untuk membuat pedoman evaluasi dan menerapkannya untuk mengevaluasi efektifitas daerah yang dimekarkan. Jika memang daerah yang dievaluasi dinilai gagal, maka pemerintah harus tegas untuk menghapus daerah otonomi tersebut.

Penghapusan ini tentu berimplikasi panjang, bukan hanya persoalan pengaturan keuangan, namun juga aparatur negara, infrastruktur, keruangan, dan lainnya. Belum lagi pertarungan kepentingan politik. Jadi penghapusan daerah otonomi yang gagal pun penuh dengan potensi masalah. []

 

Diambil dan diolah dari berbagai sumber berikut:

  1. Djoko Harmantyo, PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA, SAINS, VOL. 11, NO. 1, APRIL 2007: 16-22.
  2. Vedi R. Hadiz. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto (Jakarta : Penerbit LP3ES Indonesia, 2005) dalam http:// persma.com baca/2010/08/06/ gurita-neoliberal- dalam-desentralisasi. html#_ftn3
  3. Syarif Syahrial. Pemekaran Pemerintah Daerah dan Beban APBN. Dalam http:// www. lpem.org/index.php?mn=1&sb=1&id=8 M
  4. Sahlan, Mohammad. Pemekaran Korbankan Biaya Publik. Berita Depdagri, Depdagri.go.id 20 September 2010.

 

 

Ahmad Faizin Karimi

Magister Sosiologi Politik Unmuh Malang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2010 by in Pascasarjana Sosiologi, Sosial Politik.

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 46,642 pembaca
%d bloggers like this: