Korupsi, dilihat dari berbagai aspek, dapat dikelompokkan sebagai kejahatan tingkat tinggi, karena merupakan gabungan dari dua kejahatan besar: pencurian dan penipuan. Mencuri karena pelaku korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan menipu karena pelaku korupsi harus menyembunyikan bukti perbuatannya. Secara yuridis, korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara. Secara sosiologis, kejahatan korupsi berakibat pada kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam skala yang luas. Dan—tentu saja—dari sudut pandang teologis, korupsi juga masuk dalam kejahatan yang berakibat dosa besar. Dalam konteks fiqih, korupsi, karena berbagai akibat yang ditimbulkannya, dapat digolongkan dalam dosa besar.

 


Penanggulangan kejahatan (politik kriminal), menurut G. Peter Hoefnagels, dapat ditempuh dengan beberapa metode: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Dari ketiga jenis penanggulangan di atas, yang pertama dikategorikan dalam jalur penal (hukum pidana), sedangkan dua jenis terakhir dapat dikelompokkan dalam jalur penal (non pidana).

 

Kita patut mendukung upaya yang terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan sosial serta LSM untuk memberantas penyakit yang sudah mengakar-urat dalam sistem kehidupan bangsa ini. Sejak reformasi digulirkan pada 1998 lalu dengan melengserkan Soeharto sebagai induk semang koruptor Indonesia, pemberantasan korupsi terus-menerus digalakkan.

 

Pemerintah melalui berbagai regulasi dan yuridiksi mulai memperbaiki sistem birokratik yang koruptik-manipulatik. Kita tidak menutup mata bahwa masih banyak koruptor kelas kakap yang belum terjamah hukum, baik karena kurangnya bukti maupun ketidakmampuan hukum kita untuk—bahasa UUD—menyamakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, sehingga kemudian muncul istilah “tebang pilih” atau “pilih tebang’ dalam pemberantasan korupsi ini. Namun, jika mengaca pada bagaimana korupsi di negara Indonesia sudah sedemikian tersistem dan terlembaga, maka upaya pemerintah sejauh ini perlu kita apresiasi sebagai tindakan yang mempunyai niat baik (good wiil) untuk menciptakan good governance. Satu-persatu koruptor yang masuk dalam daftar tangkapan KPK bisa menjadi indikasi keberhasilan pemberantasan korupsi dari jalur penal (hukum pidana)

 

Signifikansi penanggulangan non-Penal

 

Dalam penanggulangan jalur penal, upaya pemberantasan korupsi ditujukan pada pelaku-pelaku korupsi. Artinya pemberantasan dilakukan pada saat korupsi sudah dilakukan, penekanannya pada tindakan represif dan reaktif. Sehingga pemberantasan korupsi jenis ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang.

 

Penanggulangan non-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat korup. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanggulangan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan korupsi. Kongres ke-8 PP tahun 1990 di Havana, Cuba, mengidentifikasikan penyebab kejahatan ini lebih pada faktor yang tidak bisa diatasi semata-mata oleh tindakan penal (pidana). Faktor yang menyebabkan terjadinya Urban Crime ini bisa diatasi dengan jalur non-penal.

 

Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada pejabat dan masyarakat akan kejahatan korupsi, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai di sini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama (religious society) bisa menjadi alat yang tepat, dan—sudah kita ketahui bersama—dalam keberagamaan, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif. Namun, secara umum setiap orang mempunyai anutan akan pandangan keagamaan kepada kelompok tertentu. Loyalitas pada kelompok sosial-keagamaan bahkan tidak jarang lebih kuat dan besar dari pada kepada institusi struktural lain (semisal negara), inilah yang bisa dijadikan media pemberian pemahamaan tentang korupsi.

 

Karenanya, deklarasi bersama ormas Islam untuk memberantas dan mencegah korupsi perlu kita dukung. Meski sebenarnya, tidak hanya ormas Islam saja yang perlu melakukan deklarasi itu. Karena korupsi adalah kejahatan yang dilarang oleh semua agama, maka mestinya semua ormas dari semua agama yang ada mesti bersama-sama memberantas dan mencegah korupsi.

 

Hanya saja, mungkin, karena secara kuantitas jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh muslim, maka upaya dari ormas Islam harus menjadi ujung tombak pencegahan korupsi berbasis kesadaran masyarakat (society conciousness). Saat ini, rata-rata setiap ormas Islam merumuskan teologi anti-korupsi dan membentuk badan-badan penanggulangan. Teologi anti-korupsi menjadi semacam landasan gerak preventifikasi dengan dasar perintah agama. Hal ini dirasa mempunyai efek yang lebih dalam dan luas daripada sekedar meyakin pejabat dan masyarakat akan kejahatan korupsi yang terpisah dari larangan agama, karena agama menyentuh emosi terdalam, maka teologi korupsi bisa merasuk lebih jauh.

 

Namun perlu diingat, setiap ormas yang melahirkan teologi anti-korupsi mesti menjabarkan konsepsi tersebut dalam implementasi yang riil. Teologi korupsi jangan sampai hanya menjadi sebuah jargon yang omong-kosong. Atau bahkan justru bahkan ormas-ormas Islam malah terjebak ikut-ikutan korupsi, hanya karena bisa menguntungkan dan menggemukkan kelompoknya sendiri.

 

AF Kareem