Explore, Dream, Discover!

Blog Percikan Pikiran Ahmad Faizin Karimi

DEMOKRASI VERSUS KEKUASAAN MAYORITAS

 

Seorang teman dalam sebuah gurauan bertanya kepada saya: ”Kamu mau jadi caleg ya?”. Lalu aku pun menjawabnya dengan gelengan kepala. Dia berkata lagi, ”Percuma kamu jadi caleg, nggak akan menang meskipun kamu pinter. Untuk bisa menang, kamu Cuma butuh dua hal: uang dan massa”. Memang perkataan teman ini ada benarnya juga, dalam sistem demokrasi dengan menggunakan konsep pemilihan langsung dimana setiap jiwa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan hak suaranya, maka mutlak dibutuhkan dukungan masif dari banyak pemilih untuk dapat memenangkan pemilihan.  Maka kepemilikan massa adalah investasi utama dalam sistem demokrasi yang kita pakai dewasa ini, dan untuk dapat menggerakkan massa—atau memperoleh dukungan—modal finansial yang memadai adalah salah satu hal yang dibutuhkan.

Sebenarnya, apakah demokrasi memang seperti ini? apakah pengabaian terhadap hak-hak segilintir orang dengan mereduksi hal itu melalui alasan kehendak mayoritas dapat dibenarkan secara konseptual?

Makna kata demokrasi sendiri adalah ”kekuasaan oleh rakyat”. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Herodotus, seorang sejarahwan Yunani pada abad kelima SM dengan memadukan kata demos, yang berarti ”rakyat” dengan kata kratein, yang berarti ”berkuasa”. Mungkin definisi yang lebih terkenal ditelorkan oleh Abraham Lincoln dengan pengertian ”pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan (monarchy) dimana institusi kekuasaan dipegang oleh satu komunitas (keluarga) secara turun-temurun dan proses pengambilan keputusan sepenuhnya merupakan kehendak raja. Dalam demokrasi, keputusan yang diambil adalah kehendak rakyat, sedangkan dalam monarki, keputusan adalah kehendak raja.

Konsep bahwa rakyat baik secara kolektif dan individu ”berhak membuat keputusan” inilah yang membuat sistem pemerintahan demokrasi pada akhirnya menemui beberapa persoalan. Apakah yang dimaksud dengan ”kekuasaan oleh rakyat” itu hanya sebatas ”hak menentukan wakilnya dalam proses pengambilan kebijakan politik selanjutnya” ataukah ”secara positif mereka selalu terlibat” dalam proses tersebut?—dalam artian bahwa wakil yang mereka pilih tidak lebih hanya sekedar delegasi.

Demokrasi awal

Pada awalnya, dalam satu periode kekuasaan di Yunani, Demokrasi menjadi sangat penting, terutama di Athena pada abad empat dan lima sebelum masehi. Pada saat itu, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung dimana rakyat memerintah dengan melakukan pertemuan bersama untuk membahas persoalan mereka sendiri dan langsung membuat keputusan politik pada saat itu (Held, 1996; Sinclair, 1988). Demokrasi langsung seperti ini pada saat itu masih bisa diterapkan mengingat kenyataan bahwa negara-kota (polis) Yunani Kuno memiliki struktur dan penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara modern saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan rakyat secara langsung untuk dimintai pendapat dalam pengambilan kebijakan.

Namun  kemudian dalam perkembangannya demokrasi tidak disukai oleh sebagian besar komunitas dunia. Baru pada abad ke-18 dan ke-19 ide demokrasi kembali meluas dan pada abad ke-20 semakin mapan. Lalu setelah perang dunia I, penentangan terhadap sistem demokrasi berubah menjadi penerimaan yang luas terhadapnya.

Demokrasi tak langsung

Bertambahnya ukuran luas negara modern dibandingkan dengan polis pada zaman Yunani kuno. Hal ini menyebabkan demokrasi yang dianut berubah menjadi sistem demokrasi tak langsung, dimana rakyat hanya membuat sedikit keputusan—utama—secara langsung, yakni melalui pemilihan umum dan pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada wakil terpilih mereka. Wakil terpilih menjadi representasi kehendak kelompok yang memilihnya dan dia terikat dengan konsesi melalui pemilihan umum tersebut. Rakyat bisa membuat keputusan untuk memberhentikan wakil mereka dalam pemilihan mendatang jika dianggap tidak representatif lagi bagi kepentingan mereka.

Bentuk demokrasi ini yang dinamakan demokrasi liberal dan dianggap sebagai bentuk yang paling mungkin diterapkan dalam sistem sosial modern. Dalam sistem demokrasi liberal, pemerintah terpilih mengekspresikan kehendak rakyat, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh aturan dan undang-undang yang juga dibuat oleh rakyat melalui wakil mereka.

Perkembangan demokrasi ini, dalam bahasa Huttington dinamakan dengan Gelombang Demokrasi yang menunjukkan fenomena transisi di sejumlah besar negara dari rezim otoriter menuju sistem pemerintahan demokratis yang mensyaratkan adanya tiga hal: berakhirnya rezim otoriter, munculnya rezim demokratis dan konsolidasi rezim demokratis.

Perkembangan demokrasi di negara dunia ketiga—termasuk Indonesia—ini menarik untuk kita kaji. Di negara kita, sistem demokrasi yang kita gunakan juga merupakan jenis demokrasi liberal. Namun bagaimana implementasi dari demokrasi yang kita inginkan itu masih menjadi wacana kontroversial. Sejauh ini, demokrasi—dan demokratisasi—yang sudah dilakukan oleh Indonesia tidak jelas apakah  berada pada tahapan demokrasi liberal konvensional atau sudah menuju demokrasi liberal modern.

Dalam sistem demokrasi liberal konvensional, rakyat hanya memiliki peran pasif dan hanya memiliki kewenangan memilih dari pilihan kebijakan yang disodorkan oleh pemerintah dan birokrasi.  Memang rakyat memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, namun sesudah itu kewenangan yang mereka miliki diserahkan sepenuhnya kepada wakil yang terpilih. Kebijakan yang akan dijadikan keputusan ditawarkan dalam bentuk pilihan-pilihan jadi yang merupakan produk olahan para wakil-wakil terpilih dan rakyat boleh memilih salah satunya namun tidak berhak membuat pilihan lain. Teoretisi yang mendukung sistem demokrasi ini adalah James Madison (1751-1836) dan Stuart Mill (1806-1873). 

Sedangkan dalam demokrasi liberal modern, rakyat memiliki peranan positif dan aktif. Wakil mereka yang duduk di pemerintahan murni hanyalah delegasi rakyat dan mereka merespon serta tunduk pada kebijakan rakyat yang memilih mereka. Wakil politik tidak diharapkan memiliki keleluasaan berlebihan dalam menentukan pengambilan kebijakan, mereka sekedar menyampaikan aspirasi dari bawah. Beberapa teoretisi dalam kelompok ini adalah Tom Paine (1737-1809) dan Thomas Jefferson (1743-1826).

Kalau kita mengacu pada kenyataan politik di tanah air, manakah dari kedua sistem demokrasi diatas yang sesuai dengan yang kita lakukan? Produk hukum, undang-undang dan kebijakan pemerintah sebagian besar diputuskan oleh wakil politik tanpa menjaring aspirasi terlebih dahulu. Ini sama dengan demokrasi tradisional, tetapi yang berbeda, di negara kita, rakyat tidak punya kesempatan memilih beberapa kebijakan yang ditawarkan. Sedangkan jika dimasukkan dalam sistem demokrasi liberal modern juga kurang tepat. Memang, wakil rakyat selama ini adalah delegasi tetapi mereka tunduk pada konvensi partai politik yang menaungi mereka, bukan pada kelompok rakyat secara langsung. Dan seperti kita tahu, kepentingan partai tidak selalu sama dengan kehendak rakyat.

Demokrasi Vs Suara Mayoritas

Seperti sudah dijelaskan diatas, demokrasi muncul berangkat dari prinsip bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kepentingannya dan berusaha agar kebijakan yang diambil mengakomodir kehendaknya. Namun kompleksitas masyarakat modern juga berarti kompleksitas kepentingan-kepentingan warganya. Jadinya, beberapa kehendak dari anggota masyarakat mau tidak mau harus tidak diindahkan.

Persoalan utamanya adalah berapa banyak keputusan individu yang bisa diakomodir dalam satu keputusan besar kolektif? Jawaban umum yang dikemukakan adalah bahwa demokrasi merupakan kekuasaan mayoritas anggota. Asumsi dasarnya adalah jika tidak tercapai keseragaman, maka apa yang dipilih dan diinginkan sebagian besar anggota menyiratkan kepentingan semua anggota kelompok. Semakin besar jumlahnya maka akan semakin dekat dengan keseluruhan, dan demokrasi dalam banyak hal adalah kepentingan keseluruhan. Karena itulah voting seringkali menjadi senjata terakhir sistem demokrasi dalam pengambilan kebijakan. Akhirnya karena sering menjadi jalan terakhir, preseden yang terbentuk adalah bahwa demokrasi sama saja dengan suara mayoritas karena tidak mungkin pernah tercapai kesepakatan bulat. Voting yang terjadi kemudian membuat kepentingan sebagian kecil anggota masyarakat tidak pernah terrealisasi karena dibenturkan dengan argumen kekuasaan mayoritas.

Akan tetapi sebenarnya ada banyak kesulitan dalam konsepsi ini. Jika keputusan oleh seluruh rakyat adalah keputusan mayoritas, pasti dalam hal ini untuk mencapainya dibutuhkan kompromi dan konsensus. Sedangkan demokrasi tidak bisa disamakan dengan kekuasaan mayoritas (Holden, 1993).

Dalam dialektika demokrasi dengan suara mayoritas, setidaknya ada dua hal terkait yang harus diperhatikan yakni prinsip Kesetaraan dan ketidaksetaraan (equlity and Inequality) dan Partisipasi (participation).

Prinsip kesetaraan (equality) menjadi faktor penting demokrasi, karena tanpa asumsi bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dalam politik dan kekuasaan maka non-sense akan ada pilihan langsung. Jika tidak berangkat dari prinsip kesetaraan, bisa jadi proses pemilihan umum diserahkan kepada beberapa personal yang diserahi amanat oleh konsesi (misalnya ilmuwan politik, politikus atau gelar tertentu). Namun disamping menjadi faktor penunjang demokrasi, kesetaraan juga menjadi tantangan. Apakah yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan kesempatan saja ataukah kesetaraan hasil? Dalam kesetaraan kesepatan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pengambilan keputusan selanjutnya melalui pemilihan wakil mereka pada pemilu. Namun apakah hasil keputusan (produk politik) nantinya sesuai dengan keinginan mereka adalah urusan lain, termasuk juga apakah kebijakan yang diambil para wakil terpilih setara bagi semua orang. Sedangkan dalam kesetaraan hasil, terlepas dari apakah mereka punya kesempatan yang sama, rakyat harus merasakan bahwa hasil pemilihan umum adalah sama—baik atau buruk—bagi setiap warga masyarakat.

Sedangkan dalam faktor partisipasi, dikatakan bahwa jumlah dan intensitas individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan menjadi tolak ukur nilai demokrasi. Teori yang paling sederhana menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dan demokratis tergantung pada level partisipasi yang tinggi. Namun kembali pada masalah kompleksitas unit bangsa negara yang besar, ini akan sulit tercapai.

Jadi bagaimana kita memposisikan pertarungan antara demokrasi—yang mengandaikan penerimaan semua anggota kelompok terhadap keputusan—dengan kekuasaan mayoritas—yang seringkali menjadi jalan keluar satu-satunya? Ada baiknya mengikuti pandangan Jean-Jacques Rousseau, meskipun ini juga belum teruji, bahwa seseorang hanya dapat benar-benar menjadi warga (dengan semua hak dan kewajibannya) yang baik apabila ia selalu menginginkan kebaikan umum, bukan kebaikan khusus saja.[]

Bacaan:

  1. Demokrasi Liberal, dan politik. Artikel pada http://id.wikipedia.org/wiki
  2. Teguh Arifiyadi, SH. Kekerasan Politik Dalam Penerapan Prinsip Demokrasi di Indonesia  http://www.depkominfo.go.id/
  3. Bernard Crick. Political participation. Dalam William Outhwaite (ed.) Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern. Jakarta: Kencana, 2008.
  4. Barry Holden. Democracy. Dalam William Outhwaite. Ibid.
  5. David Miller. Equality and Inequality. Dalam William. Ibid. 
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 28, 2008 by in Humanis and tagged , .

Kategori Artikel

Archives

MY BLOG’S AWARD

My Book: Siapapun Bisa Menerbitkan Buku!

My Book: Think Different

buku think different

My Book: Politik Kiai Dahlan

Pemikiran dan perilaku politik kiai haji ahmad dahlan

My Book: Kurban; Kekerasan Berbingkai Agama?

buku kurban

The Inspiring Nature

Pengunjung

  • 31,033 pembaca
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: